# Ujian Profesi Advokat (UPA PERADI) — Hukum Acara Perdata, Pidana (KUHP Nasional UU 1/2023), PHI, PTUN dan Kode Etik Advokat

> Persiapan mendalam Ujian Profesi Advokat PERADI meliputi Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Kode Etik Advokat Indonesia, Hukum Acara Perdata HIR/RBg, penyusunan Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan, Hukum Acara Pidana KUHAP dan KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023, Peradilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial UU Nomor 2 Tahun 2004, serta Peradilan Tata Usaha Negara.

- **Canonical URL:** https://flashcards.world/flashcards/sets/860e7e3a-fee3-45d0-a152-f2cb706c477f/
- **Markdown URL:** https://flashcards.world/flashcards/sets/860e7e3a-fee3-45d0-a152-f2cb706c477f.md
- **Category:** Seleksi & Sertifikasi Profesi Indonesia — PPPK (Teknis, Nakes & Guru), Rekrutmen Bersama BUMN (TKD & AKHLAK), UPA PERADI, USKP/WMI OJK & UKOM Keperawatan/Kebidanan
- **Level:** advanced
- **Languages:** id → id
- **Total Cards:** 32

## Flashcards (32 Cards)

| # | Front (Term / Prompt) | Back (Definition / Answer) | Example | Multiple-Choice Options |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (UU Nomor 2 Tahun 2004), jenis putusan perselisihan manakah yang bersifat akhir pada tingkat pertama dan mana yang dapat diajukan Kasasi? | Perselisihan Kepentingan dan Antar-Serikat Pekerja bersifat pertama dan terakhir di PHI, sedangkan Perselisihan Hak dan PHK dapat diajukan Kasasi langsung ke Mahkamah Agung. | Selain tidak mengenal upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, perkara di Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000 dibebaskan dari segala biaya perkara termasuk biaya eksekusi. | A) Perselisihan Hak dan PHK dapat diajukan Kasasi ke MA; Perselisihan Kepentingan dan Antar-SP bersifat final di PHI; B) Perselisihan Kepentingan dan Antar-Serikat Pekerja bersifat pertama dan terakhir di PHI, sedangkan Perselisihan Hak dan PHK dapat diajukan Kasasi langsung ke Mahkamah Agung. ✓; C) Upaya hukum langsung Kasasi (tanpa banding) khusus untuk Perselisihan Hak dan PHK menurut Pasal 56-57 UU 2/2004 |
| 2 | Apa nama tahapan pemeriksaan pendahuluan yang khas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 62 dan Pasal 63 UU PTUN) yang tidak dikenal dalam peradilan perdata umum? | Rapat Permusyawaratan (Prosedur Penyaringan) oleh Ketua PTUN dan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim untuk memberi nasihat perbaikan gugatan dalam waktu 30 hari. | Apabila Ketua PTUN dalam Rapat Permusyawaratan menetapkan gugatan tidak lolos penyaringan awal, Penggugat dapat mengajukan Perlawanan terhadap penetapan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sejak diucapkan. | A) Rapat Permusyawaratan (Pasal 62) dan Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU PTUN); B) Rapat Permusyawaratan (Prosedur Penyaringan) oleh Ketua PTUN dan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim untuk memberi nasihat perbaikan gugatan dalam waktu 30 hari. ✓; C) Tahap penyaringan awal oleh Ketua PTUN dan Pemeriksaan Persiapan 30 hari oleh Hakim |
| 3 | Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, berapa usia minimal pengangkatan Advokat dan berapa lama masa magang wajib di kantor Advokat? | Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan telah menjalani magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor Advokat setelah lulus pendidikan tinggi hukum. | Selain syarat usia minimal 25 tahun dan magang dua tahun, calon Advokat wajib mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan organisasi Advokat. | A) Usia minimal 25 tahun dan magang terus-menerus minimal 2 tahun di kantor Advokat; B) Minimal berumur 25 tahun serta magang 2 tahun sesuai Pasal 3 UU Advokat; C) Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan telah menjalani magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor Advokat setelah lulus pendidikan tinggi hukum. ✓ |
| 4 | Apa tiga kategori penggolongan jenis pidana (stelsel pidana) dalam KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan sebutkan lima jenis Pidana Pokoknya? | Pidana Pokok (penjara, tutupan, pengawasan, denda, kerja sosial), Pidana Tambahan, dan Pidana Bersifat Khusus (pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif). | Dimasukkannya Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional bertujuan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan untuk tindak pidana ringan. | A) Pidana Pokok (penjara, tutupan, pengawasan, denda, kerja sosial), Pidana Tambahan, dan Pidana Khusus (pidana mati alternatif); B) Pidana Pokok (penjara, tutupan, pengawasan, denda, kerja sosial), Pidana Tambahan, dan Pidana Bersifat Khusus (pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif). ✓; C) Tiga klasifikasi pidana dan lima jenis pidana pokok dalam Pasal 64-65 UU Nomor 1 Tahun 2023 |
| 5 | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), sebutkan empat jenis perselisihan hubungan industrial! | (1) Perselisihan Hak; (2) Perselisihan Kepentingan; (3) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan (4) Perselisihan Antar-Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan. | Perselisihan mengenai tidak dibayarkannya upah lembur sesuai kontrak kerja merupakan Perselisihan Hak, sedangkan perselisihan mengenai tuntutan kenaikan gaji dalam pembuatan perjanjian kerja bersama merupakan Perselisihan Kepentingan. | A) Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan; B) (1) Perselisihan Hak; (2) Perselisihan Kepentingan; (3) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan (4) Perselisihan Antar-Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan. ✓; C) Empat jenis sengketa ketenagakerjaan menurut Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2004 |
| 6 | Apa bunyi ketentuan hak imunitas Advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pascaputusan Mahkamah Konstitusi? | Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun luar sidang. | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas perlindungan imunitas Advokat dengan iktikad baik sehingga berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan pengadilan. | A) Bebas dari tuntutan perdata dan pidana saat bertugas dengan iktikad baik di dalam maupun luar pengadilan; B) Hak imunitas Advokat sepanjang dijalankan dengan iktikad baik sesuai Pasal 16 UU Advokat; C) Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun luar sidang. ✓ |
| 7 | Apa maksud asas Actor Sequitur Forum Rei dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat (1) RBg dan bagaimana pengecualiannya untuk objek benda tetap? | Gugatan perdata wajib diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat, kecuali gugatan mengenai benda tetap (tanah/bangunan) diajukan di lokasi benda tetap tersebut berada. | Apabila Tergugat berdomisili di Jakarta Selatan tetapi sengketa menyangkut kepemilikan sebidang tanah di Kabupaten Bogor, maka berdasarkan asas lokasi benda tetap gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong. | A) Gugatan perdata wajib diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat, kecuali gugatan mengenai benda tetap (tanah/bangunan) diajukan di lokasi benda tetap tersebut berada. ✓; B) Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri domisili Tergugat, kecuali benda tidak bergerak di lokasi objek sengketa; C) Prinsip gugatan mengikuti tempat tinggal Tergugat dan pengecualian letak benda tetap |
| 8 | Dalam situasi apakah seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) dan biaya ditanggung negara menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP? | Wajib didampingi apabila didakwa tindak pidana berancaman pidana mati, penjara 15 tahun atau lebih, atau bagi warga tidak mampu berancaman penjara 5 tahun atau lebih. | Apabila penyidik atau hakim memeriksa tersangka yang diancam pidana 15 tahun penjara tanpa didampingi penasihat hukum, maka berita acara pemeriksaan dan tuntutan jaksa dinyatakan batal demi hukum. | A) Wajib didampingi apabila didakwa tindak pidana berancaman pidana mati, penjara 15 tahun atau lebih, atau bagi warga tidak mampu berancaman penjara 5 tahun atau lebih. ✓; B) Ancaman pidana mati, penjara >= 15 tahun, atau tersangka tidak mampu dengan ancaman penjara >= 5 tahun; C) Kewajiban penunjukan penasihat hukum cuma-cuma menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP |
| 9 | Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981), berapa batas waktu maksimal Penangkapan oleh penyidik bagi tersangka tindak pidana umum? | Perintah penangkapan berlaku untuk paling lama 1 (satu) hari atau 1 × 24 jam sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP. | Apabila setelah lewat waktu 24 jam penyidik belum menetapkan status penahanan atau belum menemukan bukti cukup, maka tersangka wajib demi hukum segera dibebaskan. | A) Perintah penangkapan berlaku untuk paling lama 1 (satu) hari atau 1 × 24 jam sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP. ✓; B) Paling lama 1 hari (1 × 24 jam) menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP; C) Maksimal satu hari atau dua puluh empat jam |
| 10 | Apa saja objek kewenangan lembaga Praperadilan di Pengadilan Negeri menurut Pasal 77 KUHAP setelah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014? | Memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. | Permohonan praperadilan diperiksa oleh hakim tunggal dan wajib diputus dalam waktu paling lama 7 hari sejak sidang pertama dibuka, serta gugur apabila perkara pokok telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri. | A) Sah/tidaknya penangkapan, penahanan, SP3, SKP2, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, serta ganti rugi dan rehabilitasi; B) Kewenangan praperadilan Pasal 77 KUHAP ditambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (Putusan MK 21/2014); C) Memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. ✓ |
| 11 | Apa perbedaan alasan hukum antara Putusan Bebas (Vrijspraak) dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) dalam Pasal 191 KUHAP? | Putusan Bebas dijatuhkan bila kesalahan terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan, sedangkan Putusan Lepas dijatuhkan bila perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. | Terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan tetapi memiliki alasan pembenar (seperti pembelaan terpaksa) atau alasan pemaaf dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum. | A) Bebas karena perbuatan tidak terbukti (Pasal 191 ayat 1); Lepas karena perbuatan terbukti namun bukan tindak pidana (Pasal 191 ayat 2); B) Perbedaan ketiadaan bukti kesalahan (bebas) dengan adanya alasan penghapus pidana/bukan delik (lepas); C) Putusan Bebas dijatuhkan bila kesalahan terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan, sedangkan Putusan Lepas dijatuhkan bila perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. ✓ |
| 12 | Berapa lama masa Penahanan awal dan perpanjangannya pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan Negeri menurut Pasal 24, 25, dan 26 KUHAP? | Penyidik: 20 ditambah 40 hari (total 60 hari); Penuntut Umum: 20 ditambah 30 hari (total 50 hari); Hakim Pengadilan Negeri: total 90 hari. | Pada tingkat pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi masa penahanan adalah 30 hari ditambah 60 hari (total 90 hari), sedangkan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung adalah 50 hari ditambah 60 hari (total 110 hari). | A) Penyidikan 20+40=60 hari, Penuntutan 20+30=50 hari, dan Pengadilan Negeri 30+60=90 hari; B) Penyidik: 20 ditambah 40 hari (total 60 hari); Penuntut Umum: 20 ditambah 30 hari (total 50 hari); Hakim Pengadilan Negeri: total 90 hari. ✓; C) Rincian masa penahanan KUHAP: Penyidik 60 hari, Jaksa 50 hari, dan Hakim PN 90 hari |
| 13 | Sebutkan empat tingkatan jenis sanksi pelanggaran kode etik yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat menurut Pasal 7 UU Advokat dan KEAI! | (1) Teguran lisan; (2) Teguran tertulis; (3) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan; dan (4) Pemberhentian tetap dari profesinya. | Pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah pada tingkat pertama dan oleh Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat banding terakhir. | A) Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara (3-12 bulan), dan pemberhentian tetap; B) Empat jenjang sanksi disiplin Dewan Kehormatan Advokat; C) (1) Teguran lisan; (2) Teguran tertulis; (3) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan; dan (4) Pemberhentian tetap dari profesinya. ✓ |
| 14 | Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berapa lama batas waktu mediasi dan apa akibat hukum jika Penggugat tidak beriktikad baik? | Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja (dapat diperpanjang 30 hari kerja); jika Penggugat tidak beriktikad baik, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. | Selain gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara, Penggugat yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi juga dihukum membayar biaya mediasi. | A) Maksimal 30 hari kerja (dapat diperpanjang 30 hari kerja); gugatan tidak dapat diterima bila Penggugat tidak beriktikad baik; B) Jangka waktu mediasi 30+30 hari kerja dan sanksi gugatan tidak dapat diterima menurut PERMA 1/2016; C) Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja (dapat diperpanjang 30 hari kerja); jika Penggugat tidak beriktikad baik, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. ✓ |
| 15 | Menurut Kode Etik Advokat Indonesia, apakah seorang Advokat wajib menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya dan alasan apa yang dilarang menjadi dasar penolakan? | Advokat berhak menolak perkara yang menurut keyakinannya tidak memiliki dasar hukum, tetapi dilarang menolak perkara semata-mata karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, atau keyakinan politik. | Selain itu, Advokat juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi pencari keadilan yang tidak mampu sebagai wujud pengabdian profesi mulia. | A) Boleh menolak jika tidak ada dasar hukum, namun dilarang menolak karena alasan SARA atau politik; B) Larangan diskriminasi SARA/politik dan hak menolak perkara yang bertentangan dengan hati nurani; C) Advokat berhak menolak perkara yang menurut keyakinannya tidak memiliki dasar hukum, tetapi dilarang menolak perkara semata-mata karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, atau keyakinan politik. ✓ |
| 16 | Di hadapan lembaga apakah seorang calon Advokat wajib mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebelum menjalankan profesinya menurut Pasal 4 Undang-Undang Advokat? | Mengucapkan sumpah atau janji pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesi Advokat. | Salinan berita acara sumpah Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi wajib dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum, dan Organisasi Advokat. | A) Dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; B) Pengadilan Tinggi setempat sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003; C) Mengucapkan sumpah atau janji pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesi Advokat. ✓ |
| 17 | Bagaimana urutan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan sebelum gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)? | Wajib menempuh Perundingan Bipartit maksimal 30 hari kerja; bila gagal dilanjutkan ke tahap Tripartit (Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase) maksimal 30 hari kerja. | Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi; tanpa risalah tersebut hakim PHI wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat. | A) Perundingan Bipartit (30 hari kerja) lalu Tripartit Mediasi/Konsiliasi/Arbitrase (30 hari kerja) sebelum gugatan ke PHI; B) Wajib menempuh Perundingan Bipartit maksimal 30 hari kerja; bila gagal dilanjutkan ke tahap Tripartit (Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase) maksimal 30 hari kerja. ✓; C) Tahapan wajib Bipartit dan Tripartit (risalah mediasi/konsiliasi) sebelum beracara di PHI |
| 18 | Berdasarkan Pasal 164 HIR / Pasal 1866 KUHPerdata, sebutkan lima alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata sesuai urutan kekuatannya! | (1) Bukti Surat atau Tulisan; (2) Bukti Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah. | Dalam perkara perdata, bukti surat terutama Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum berwenang menempati kedudukan alat bukti utama karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. | A) Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah (Pasal 164 HIR / 1866 KUHPerdata); B) Lima alat bukti sah hukum acara perdata dengan bukti tulisan sebagai prioritas utama; C) (1) Bukti Surat atau Tulisan; (2) Bukti Saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah. ✓ |
| 19 | Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, apa perbedaan wilayah keberlakuan antara Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR) dan Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg)? | HIR berlaku sebagai hukum acara perdata untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura, sedangkan RBg berlaku untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura. | Pengadilan Negeri di Jakarta, Bandung, dan Surabaya menerapkan ketentuan pasal-pasal HIR, sedangkan Pengadilan Negeri di Medan, Makassar, dan Denpasar menerapkan pasal-pasal RBg. | A) HIR berlaku sebagai hukum acara perdata untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura, sedangkan RBg berlaku untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura. ✓; B) HIR berlaku di Jawa dan Madura; RBg berlaku di luar Jawa dan Madura; C) Pembagian yurisdiksi teritorial hukum acara perdata HIR dan RBg |
| 20 | Apa syarat objektif agar seorang tersangka atau terdakwa dapat dikenakan tindakan Penahanan menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP? | Tindak pidana diancam penjara 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang disebut khusus dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. | Adapun syarat subjektif penahanan menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. | A) Ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal-pasal pengecualian dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP; B) Diancam penjara 5 tahun ke atas atau tindak pidana spesifik Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP; C) Tindak pidana diancam penjara 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang disebut khusus dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. ✓ |
| 21 | Berapa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 55 UU PTUN dan apa tahapan upaya administratif wajib menurut PERMA Nomor 6 Tahun 2018? | Gugatan diajukan paling lambat 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan TUN, setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif (keberatan dan/atau banding administratif). | Berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa administrasi pemerintahan setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. | A) 90 hari sejak KTUN diterima/diumumkan dan wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu (PERMA 6/2018); B) Tenggang waktu 90 hari Pasal 55 UU PTUN dan kewajiban upaya administratif PERMA Nomor 6 Tahun 2018; C) Gugatan diajukan paling lambat 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan TUN, setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif (keberatan dan/atau banding administratif). ✓ |
| 22 | Apa perbedaan akibat hukum antara Putusan Gugur (Pasal 124 HIR) dan Putusan Verstek (Pasal 125 HIR) serta apa upaya hukum terhadap Putusan Verstek? | Putusan Gugur dijatuhkan bila Penggugat absen; Putusan Verstek dijatuhkan bila Tergugat absen tanpa alasan sah, dan upaya hukumnya adalah Perlawanan (Verzet). | Tergugat yang dikalahkan dengan putusan tanpa hadir (verstek) berhak mengajukan perlawanan (verzet) kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan secara pribadi. | A) Gugur karena Penggugat absen (Pasal 124 HIR); Verstek karena Tergugat absen (Pasal 125 HIR) dengan upaya hukum Verzet; B) Putusan Gugur dijatuhkan bila Penggugat absen; Putusan Verstek dijatuhkan bila Tergugat absen tanpa alasan sah, dan upaya hukumnya adalah Perlawanan (Verzet). ✓; C) Ketidakhadiran Penggugat mengakibatkan gugatan gugur, sedangkan ketidakhadiran Tergugat menghasilkan putusan verstek |
| 23 | Dalam Hukum Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006), apa perbedaan istilah dan kompetensi relatif pengajuan perkara Cerai Talak dibandingkan Cerai Gugat? | Cerai Talak diajukan oleh suami (Pemohon) dan Cerai Gugat diajukan oleh istri (Penggugat); keduanya diajukan di Pengadilan Agama tempat kediaman istri. | Ketentuan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama ini merupakan pengecualian atas asas Actor Sequitur Forum Rei demi memberikan perlindungan dan kemudahan akses hukum bagi pihak istri. | A) Cerai Talak (oleh suami) dan Cerai Gugat (oleh istri) keduanya diajukan di Pengadilan Agama tempat kediaman istri; B) Cerai Talak diajukan oleh suami (Pemohon) dan Cerai Gugat diajukan oleh istri (Penggugat); keduanya diajukan di Pengadilan Agama tempat kediaman istri. ✓; C) Perbedaan pemohon/penggugat Cerai Talak dan Cerai Gugat yang berpusat di domisili istri |
| 24 | Apa perbedaan antara Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam menentukan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara perdata? | Kompetensi absolut menyangkut pembagian wewenang antarbadan peradilan berbeda jenis (PN, PA, PTUN, PM), sedangkan kompetensi relatif menyangkut wewenang antarpengadilan sejenis berdasarkan wilayah hukum. | Eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan kapan saja selama pemeriksaan perkara dan hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang karena jabatan, sedangkan eksepsi relatif wajib diajukan bersama jawaban pertama. | A) Absolut adalah kewenangan jenis lingkungan peradilan; Relatif adalah kewenangan wilayah Pengadilan Negeri; B) Kompetensi absolut menyangkut pembagian wewenang antarbadan peradilan berbeda jenis (PN, PA, PTUN, PM), sedangkan kompetensi relatif menyangkut wewenang antarpengadilan sejenis berdasarkan wilayah hukum. ✓; C) Perbedaan kewenangan mengadili berdasarkan lingkungan peradilan (absolut) dan domisili (relatif) |
| 25 | Undang-undang nomor berapa yang mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional baru Indonesia dan kapan mulai berlaku efektif? | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2026 (tiga tahun sejak tanggal diundangkan). | Menurut Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, KUHP Nasional resmi menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda pada 2 Januari 2026. | A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2026 (tiga tahun sejak tanggal diundangkan). ✓; B) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku 2 Januari 2026; C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (berlaku efektif 2 Januari 2026) |
| 26 | Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebutkan lima alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana secara berurutan! | (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan terdakwa. | Berbeda dari hukum acara perdata yang menempatkan bukti surat di urutan pertama, hukum acara pidana menempatkan Keterangan Saksi di urutan pertama untuk mencari kebenaran materiil. | A) Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP); B) Lima alat bukti sah pidana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP; C) (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan terdakwa. ✓ |
| 27 | Sejak perubahan Undang-Undang Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bidang sengketa komersial baru apakah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama? | Kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syariah (meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan pembiayaan syariah). | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum. | A) Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; B) Bidang Ekonomi Syariah (perbankan syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah); C) Kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syariah (meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan pembiayaan syariah). ✓ |
| 28 | Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, apa syarat sahnya sebuah Surat Kuasa Khusus untuk beracara di pengadilan? | Harus berbentuk tertulis yang menyebutkan secara jelas dan spesifik: identitas serta kedudukan para pihak, objek dan pokok sengketa yang diperkarakan, serta kompetensi pengadilan tempat berperkara. | Dalam ujian esai UPA PERADI, peserta juga wajib mencantumkan hak substitusi (hak melimpahkan kuasa sebagian atau seluruhnya) dan hak retensi di dalam draf Surat Kuasa Khusus. | A) Menyebutkan secara tegas identitas pihak, pokok sengketa, dan pengadilan yang berwenang sesuai SEMA 6/1994; B) Syarat kumulatif Surat Kuasa Khusus menurut Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994; C) Harus berbentuk tertulis yang menyebutkan secara jelas dan spesifik: identitas serta kedudukan para pihak, objek dan pokok sengketa yang diperkarakan, serta kompetensi pengadilan tempat berperkara. ✓ |
| 29 | Apa tiga syarat kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN? | Penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat Konkret, Individual, dan Final serta menimbulkan akibat hukum perdata. | Sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, objek sengketa TUN juga diperluas mencakup Tindakan Faktual pejabat pemerintahan serta keputusan fiktif positif. | A) Penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat Konkret, Individual, dan Final serta menimbulkan akibat hukum perdata. ✓; B) Keputusan tertulis Pejabat TUN yang bersifat Konkret, Individual, dan Final serta menimbulkan akibat hukum perdata; C) Tiga unsur utama objek sengketa KTUN: konkret, individual, dan final |
| 30 | Apa perbedaan antara Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat (Conservatoir Beslag) dan Sita terhadap barang bergerak milik Penggugat di tangan Tergugat (Revindicatoir Beslag)? | Conservatoir Beslag (Pasal 227 HIR) menyita harta Tergugat sebagai jaminan utang, sedangkan Revindicatoir Beslag (Pasal 226 HIR) menyita barang bergerak Penggugat di tangan Tergugat. | Selain kedua jenis sita tersebut, dikenal pula Sita Harta Bersama (Marital Beslag) yang diajukan dalam perkara perceraian untuk mencegah pengalihan harta perkawinan selama proses sidang berlangsung. | A) Conservatoir Beslag atas harta Tergugat (Pasal 227 HIR); Revindicatoir Beslag atas barang bergerak milik Penggugat (Pasal 226 HIR); B) Perbedaan objek kepemilikan benda antara sita jaminan Pasal 227 HIR dan Pasal 226 HIR; C) Conservatoir Beslag (Pasal 227 HIR) menyita harta Tergugat sebagai jaminan utang, sedangkan Revindicatoir Beslag (Pasal 226 HIR) menyita barang bergerak Penggugat di tangan Tergugat. ✓ |
| 31 | Apa tiga bagian utama struktur anatomi Surat Gugatan perdata dan apa perbedaan antara dasar duduk perkara (posita) dengan tuntutan (petitum)? | Terdiri atas Identitas Para Pihak, Posita (uraian fakta kejadian dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan), serta Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputus oleh hakim). | Setiap butir tuntutan di dalam Petitum wajib didukung oleh uraian alasan di dalam Posita; apabila Petitum tidak didukung Posita, maka gugatan dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima. | A) Identitas pihak, Posita (duduk perkara/alasan hukum), dan Petitum (tuntutan pokok serta subsider); B) Terdiri atas Identitas Para Pihak, Posita (uraian fakta kejadian dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan), serta Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputus oleh hakim). ✓; C) Tiga komponen anatomi surat gugatan perdata dalam ujian esai UPA PERADI |
| 32 | Undang-undang nomor berapa yang menjadi dasar hukum profesi Advokat di Indonesia dan kapan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disahkan? | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan Kode Etik Advokat Indonesia disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. | Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. | A) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan KEAI tanggal 23 Mei 2002; B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003; C) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan Kode Etik Advokat Indonesia disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. ✓ |

---
Study this deck interactively with FSRS-6 spaced repetition, audio review, and multiple-choice mode at [Flashcards World](https://flashcards.world/flashcards/sets/860e7e3a-fee3-45d0-a152-f2cb706c477f/).
