# Perpajakan Indonesia (Brevet Pajak A/B & USKP): Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP UU HPP 7/2021), PPh Pasal 21/22/23/25/Badan, PPN, PBB & Core Tax System

> Kaidah hukum, tarif, dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), PPN, KUP pasca-UU HPP No. 7 Tahun 2021, PP 55/2022, PMK TER PPh 21, dan Core Tax Administration System (CTAS).

- **Canonical URL:** https://flashcards.world/flashcards/sets/a7a9ba7c-8288-4447-ae22-04b51eb8641f/
- **Markdown URL:** https://flashcards.world/flashcards/sets/a7a9ba7c-8288-4447-ae22-04b51eb8641f.md
- **Level:** advanced
- **Languages:** id → id
- **Total Cards:** 32

## Flashcards (32 Cards)

| # | Front (Term / Prompt) | Back (Definition / Answer) | Example | Multiple-Choice Options |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Sebutkan 5 lapisan (bracket) Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif progresif PPh Orang Pribadi Pasal 17 ayat (1) huruf a pasca-UU HPP No. 7 Tahun 2021! | 1) Sampai dengan Rp60 juta: 5%; 2) Di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta: 15%; 3) Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta: 25%; 4) Di atas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar: 30%; 5) Di atas Rp5 miliar: 35%. |  |  |
| 2 | Berapa besaran sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN, SPT Masa lainnya, SPT Tahunan WP OP, dan SPT Tahunan WP Badan (Pasal 7 UU KUP)? | SPT Masa PPN: Rp500.000; SPT Masa lainnya: Rp100.000; SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi: Rp100.000; SPT Tahunan PPh WP Badan: Rp1.000.000. |  |  |
| 3 | Bagaimana perlakuan perpajakan atas Natura dan/atau Kenikmatan (Fringe Benefits) pasca-UU HPP dan PMK 66 Tahun 2023? | Natura dan/atau kenikmatan pada prinsipnya dapat dibiayakan oleh pemberi kerja (deductible expense) sepanjang merupakan biaya 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan) dan menjadi Objek PPh bagi pegawai penerima (taxable), KECUALI 5 jenis natura yang dikecualikan dari objek PPh (seperti makanan/minuman bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura keharusan pelaksanaan pekerjaan/K3, natura dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis/batasan nilai tertentu). |  |  |
| 4 | Berapa lama jangka waktu daluwarsa penetapan pajak (penerbitan SKPKB) menurut Pasal 13 UU KUP? | 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak (kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan). |  |  |
| 5 | Kategori TER Bulanan A, B, dan C pada PPh Pasal 21 mencakup status PTKP apa saja? | Kategori TER A: TK/0, TK/1, dan K/0 (PTKP Rp54 juta – Rp58,5 juta); Kategori TER B: TK/2, TK/3, K/1, dan K/2 (PTKP Rp63 juta – Rp67,5 juta); Kategori TER C: K/3 (PTKP Rp72 juta). |  |  |
| 6 | Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023? | Untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November, PPh Pasal 21 bulanan dihitung dengan mengalikan Penghasilan Bruto sebulan dengan Tarif Efektif Bulanan (Kategori TER A, B, atau C sesuai status PTKP). Pada Masa Pajak Desember (masa pajak terakhir), PPh 21 dihitung ulang setahun penuh menggunakan tarif Pasal 17 UU HPP dikurangi total PPh 21 yang telah dipotong pada masa Januari–November. |  |  |
| 7 | Dalam metode penyusutan fiskal (Pasal 11 UU PPh), berapa masa manfaat dan tarif penyusutan Garis Lurus vs Saldo Menurun untuk Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 1 dan Kelompok 2, serta Bangunan Permanen? | Kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun): Garis Lurus 25% / Saldo Menurun 50%; Kelompok 2 (masa manfaat 8 tahun): Garis Lurus 12,5% / Saldo Menurun 25%; Bangunan Permanen (masa manfaat 20 tahun): HANYA boleh menggunakan metode Garis Lurus dengan tarif 5% per tahun. |  |  |
| 8 | Apa syarat pembayaran pajak minimum sebelum Wajib Pajak mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dan apa sanksi denda jika Keberatan atau Banding ditolak? | Menurut UU KUP/HPP, saat mengajukan Keberatan WP wajib melunasi pajak minimal sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; sehingga penagihan atas sisa SKPKB tertangguh. Jika Keberatan ditolak/dikabulkan sebagian, dikenai sanksi denda 30%; jika mengajukan Banding dan ditolak/dikabulkan sebagian, dikenai sanksi denda 60% (tanpa dikenai sanksi 30% keberatan). |  |  |
| 9 | Dalam rekonsiliasi fiskal PPh Badan, apa perbedaan antara Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif beserta contohnya? | Koreksi Fiskal Positif menambah Penghasilan Neto Fiskal (karena biaya komersial tidak diakui secara fiskal / non-deductible expense, seperti sanksi pajak, sumbangan tidak resmi, beban pribadi pemegang saham). Koreksi Fiskal Negatif mengurangi Penghasilan Neto Fiskal (karena penghasilan telah dikenai PPh Final seperti bunga deposito/sewa gedung, atau bukan objek pajak). |  |  |
| 10 | Berapa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Pasal 7 UU PPN sebagaimana diubah dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021? | Tarif PPN naik menjadi 11% sejak 1 April 2022, dan ditetapkan sebesar 12% paling lambat mulai 1 Januari 2025 (dengan kebijakan penggunaan DPP Nilai Lain 11/12 untuk barang/jasa non-mewah sesuai ketentuan terbaru). Atas ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan JKP tertentu dikenai tarif PPN 0%. |  |  |
| 11 | Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus K/2 memiliki Penghasilan Neto setahun Rp187.500.000. Berapa PPh Terutang setahunnya menurut tarif UU HPP? | Rp12.000.000. Perhitungan: PKP = Penghasilan Neto (Rp187.500.000) - PTKP K/2 (Rp67.500.000) = Rp120.000.000. Lapisan 1: 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000; Lapisan 2: 15% x Rp60.000.000 = Rp9.000.000. Total PPh Terutang = Rp12.000.000. |  |  |
| 12 | Apa alur penyelesaian sengketa pajak secara berurutan dari tingkat Direktorat Jenderal Pajak hingga Mahkamah Agung? | 1) Pemeriksaan Pajak -> Penerbitan SKP (SKPKB/SKPLB/SKPN); 2) Pengajuan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak (paling lama 3 bulan sejak SKP dikirim); 3) Pengajuan Banding (atau Gugatan) ke Pengadilan Pajak (paling lama 3 bulan sejak Keputusan Keberatan diterima); 4) Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. |  |  |
| 13 | Kapan Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan apa mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK)? | Faktur Pajak wajib dibuat pada: 1) Saat penyerahan BKP dan/atau JKP; atau 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan. Jika dalam suatu Masa Pajak PK > PM, selisihnya merupakan PPN Kurang Bayar yang wajib disetor; jika PK < PM, selisihnya merupakan PPN Lebih Bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. |  |  |
| 14 | Berapa tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah/BUMN tertentu dan atas impor menggunakan API vs Non-API? | Pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah / BUMN tertentu: 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN). Impor barang umum: menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% dari Nilai Impor; tanpa API = 7,5% dari Nilai Impor (kecuali barang tertentu sesuai lampiran PMK). |  |  |
| 15 | Apa perbedaan antara PBB Sektor P2 (Perdesaan dan Perkotaan) dan PBB Sektor P5L (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya)? | PBB-P2 adalah Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022; sedangkan PBB-P5L (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Migas/Minerba/Panas Bumi, dan Sektor Lainnya) tetap merupakan Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). |  |  |
| 16 | Berapa batas peredaran bruto (omzet) bagi pengusaha untuk wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam PPN? | Lebih dari Rp4.800.000.000 (4,8 miliar rupiah) dalam 1 tahun buku (di bawah itu disebut Pengusaha Kecil, namun dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP). |  |  |
| 17 | Berapa tarif Bea Meterai yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berapa batas nilai nominal dokumen uang yang terutang Bea Meterai? | Tarif Bea Meterai berlaku tarif tunggal (single tariff) sebesar Rp10.000. Dokumen yang menyatakan jumlah uang terutang Bea Meterai jika nilai nominalnya lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah). |  |  |
| 18 | Berapa batas waktu penyampaian SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, SPT Tahunan WP Orang Pribadi, dan SPT Tahunan WP Badan menurut UU KUP? | SPT Masa PPh: paling lama tanggal 20 bulan berikutnya; SPT Masa PPN: paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak; SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi: paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret); SPT Tahunan PPh WP Badan: paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (30 April). |  |  |
| 19 | Sebutkan kode dua digit pertama pada Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP): 01, 02, 03, 04, 07, dan 08! | 01: Penyerahan BKP/JKP umum yang PPN-nya dipungut sendiri oleh PKP Penjual; 02: Penyerahan kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah; 03: Penyerahan kepada Pemungut PPN selain Instansi Pemerintah (BUMN/Kontraktor Migas); 04: Penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain; 07: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut / Ditanggung Pemerintah (Kawasan Berikat/KEK); 08: Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN. |  |  |
| 20 | Berapa batas maksimum pengurang Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun dalam perhitungan PPh Pasal 21 setahun? | Biaya Jabatan bagi pegawai tetap: 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun. Biaya Pensiun bagi penerima pensiun berkala: 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. |  |  |
| 21 | Apa sistem pemungutan pajak utama yang dianut Indonesia untuk PPh dan PPN, serta apa bedanya dengan Official Assessment dan Withholding System? | Self Assessment System: Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (SPT). Official Assessment: fiskus menetapkan pajak terutang melalui SKP (contoh: PBB-P2); Withholding System: pihak ketiga memotong/memungut pajak (contoh: PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2). |  |  |
| 22 | Bagaimana cara menghitung batas maksimum Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) dengan metode Ordinary Credit per Country? | Batas maksimum kredit pajak PPh Pasal 24 untuk setiap negara dipilih nilai TERENDAH di antara: 1) Pajak yang sebenarnya dibayar/terutang di luar negeri; 2) (Penghasilan Neto Luar Negeri / Total Penghasilan Kena Pajak) x Total PPh Terutang; 3) Total PPh Terutang. |  |  |
| 23 | Apa saja kelompok Barang dan Jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN (Fasilitas PPN Pasal 16B) atau Tidak Dikenai PPN (Non-BKP/Non-JKP) pasca-UU HPP? | Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, dan jasa keuangan/asuransi diubah statusnya dari Non-BKP/Non-JKP menjadi Barang/Jasa Kena Pajak tertentu yang mendapat fasilitas DIBEBASKAN dari pengenaan PPN (Pasal 16B) agar lebih tepat sasaran. |  |  |
| 24 | Sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), apa identitas yang digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia? | Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdiri atas 16 digit diintegrasikan dan berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi WP Orang Pribadi penduduk Indonesia. |  |  |
| 25 | Bagaimana perlakuan perpajakan atas Dividen dari dalam negeri yang diterima oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan WP Badan Dalam Negeri pasca-UU Cipta Kerja & UU HPP? | Bagi WP Badan Dalam Negeri: Dividen dari dalam negeri DIKECUALIKAN dari objek PPh tanpa syarat batasan kepemilikan saham. Bagi WP Orang Pribadi Dalam Negeri: Dividen dari dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat DIINVESTASIKAN di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu (minimal 3 tahun); jika tidak diinvestasikan, dikenai PPh Final 10%. |  |  |
| 26 | Berapa tarif PPh Badan (Pasal 17 ayat 1 huruf b) yang berlaku sejak Tahun Pajak 2022 menurut UU HPP dan bagaimana fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E? | Tarif umum PPh Badan adalah 22% (dan 19% bagi PT Terbuka/Tbk yang memenuhi syarat minimal 40% saham diperdagangkan di bursa). Fasilitas Pasal 31E: WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum (menjadi 11%) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. |  |  |
| 27 | Bagaimana ketentuan PPh Final UMKM (peredaran bruto tertentu sampai Rp4,8 miliar setahun) menurut PP Nomor 55 Tahun 2022 dan insentif omzet bagi WP Orang Pribadi? | Tarif PPh Final UMKM adalah 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan (dengan jangka waktu tertentu: 7 tahun WP OP, 4 tahun Koperasi/CV/Firma/BUMDes, 3 tahun PT). Khusus bagi WP Orang Pribadi UMKM, bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 (500 juta rupiah) dalam 1 tahun pajak TIDAK dikenai Pajak Penghasilan (Rp0). |  |  |
| 28 | Apa itu Core Tax Administration System (CTAS / Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan - PSIAP) yang diimplementasikan DJP sesuai Perpres No. 40 Tahun 2018? | Proyek rancang ulang dan otomatisasi proses bisnis administrasi perpajakan DJP berbasis COTS (Commercial Off-The-Shelf) yang mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu portal (Taxpayer Portal): registrasi, e-Faktur/e-Bupot terpusat, Buku Besar Wajib Pajak (Taxpayer Account Management / TAM), pembayaran kode billing multi-akun, dan analisis kepatuhan berbasis risiko (CRM). |  |  |
| 29 | Sebutkan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan, Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (umum), serta Bunga Deposito/Tabungan! | Sewa tanah dan/atau bangunan: 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (penjualan properti umum): 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan (1% untuk rumah sederhana/rusun sederhana). Bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI: 20% dari jumlah bruto. |  |  |
| 30 | Berapa besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun untuk WP Orang Pribadi (TK/0, K/0, K/1, K/2, K/3) yang berlaku saat ini? | Wajib Pajak sendiri = Rp54.000.000/tahun; Tambahan WP Kawin = Rp4.500.000; Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah/semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang) = Rp4.500.000/orang. Jadi: TK/0 = Rp54 juta; K/0 = Rp58,5 juta; K/1 = Rp63 juta; K/2 = Rp67,5 juta; K/3 = Rp72 juta. |  |  |
| 31 | Apa rumus angsuran bulanan PPh Pasal 25 secara umum bagi Wajib Pajak? | Angsuran PPh Pasal 25 per bulan = [PPh Terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu DIKURANGI kredit pajak tahun lalu (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24)] DIBAGI 12 (atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak). |  |  |
| 32 | Berapa tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas Dividen (yang tidak dikecualikan), Bunga, Royalti, Hadiah/Penghargaan, serta Sewa dan Jasa Lain? | 15% dari jumlah bruto atas: Bunga, Royalti, dan Hadiah/Penghargaan/Bonus (selain yang telah dipotong PPh 21). 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) atas: Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain sewa tanah dan/atau bangunan) serta imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain. |  |  |

---
Study this deck interactively with FSRS-6 spaced repetition, audio review, and multiple-choice mode at [Flashcards World](https://flashcards.world/flashcards/sets/a7a9ba7c-8288-4447-ae22-04b51eb8641f/).