SKD CPNS Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Pengamalan Pancasila, Pasal UUD 1945, NKRI & Bela Negara
Butir-butir pengamalan Pancasila (Sila 1–5), amandemen dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, sejarah pergerakan nasional, BPUPKI-PPKI, pilar NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Bela Negara.
- Category
- Seleksi CPNS & PPPK (SKD/SKB), Rekrutmen BUMN, UKMPPD Kedokteran & Ujian Advokat PERADI
- Level
- basic
- Languages
- id → id
- Cards
- 32
- Markdown
- SKD CPNS Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Pengamalan Pancasila, Pasal UUD 1945, NKRI & Bela Negara (.md)
Flashcards (32)
| # | Front (Term / Question) | Back (Definition / Answer) | Example | Multiple-Choice Options |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apa syarat konstitusional Presiden menetapkan Perppu menurut Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009? | Presiden berhak menetapkan Perppu dalam kegentingan yang memaksa, dan harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya (jika ditolak harus dicabut). Menurut Putusan MK 138/2009, parameternya: kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum, UU yang dibutuhkan belum ada/tidak memadai, dan tidak dapat diatasi dengan prosedur UU biasa. | ||
| 2 | Bagaimana pengelompokan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, khususnya 'Non-Derogable Rights' pada Pasal 28I ayat (1)? | Pasal 28I ayat (1) menetapkan 7 hak yang TIDAK DAPAT DIKURANGI dalam keadaan apa pun (Non-Derogable Rights): 1. Hak untuk hidup; 2. Hak tidak disiksa; 3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; 4. Hak beragama; 5. Hak tidak diperbudak; 6. Hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 7. Hak tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut. | ||
| 3 | Bandingkan isi dan dampak diplomasi Perjanjian Linggarjati (1946/1947), Perjanjian Renville (1948), Perjanjian Roem-Roijen (1949), dan Konferensi Meja Bundar (KMB 1949)! | Linggarjati (Sjahrir): Belanda mengakui de facto RI atas Jawa, Madura, Sumatera. Renville (Amir Sjarifuddin): wilayah RI menyempit dibatasi Garis Van Mook (memicu long march Siliwangi). Roem-Roijen (Mei 1949): pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. KMB Den Haag (27 Des 1949, M. Hatta): Belanda mengakui kedaulatan RIS (kecuali Irian Barat). | ||
| 4 | Apa fungsi dan hak konstitusional DPR menurut Pasal 20A UUD 1945 (Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat)? | DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak Interpelasi: meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan strategis; Hak Angket: melakukan penyelidikan atas pelaksanaan UU/kebijakan; Hak Menyatakan Pendapat: menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum Presiden. | ||
| 5 | Apa wewenang Komisi Yudisial (KY) menurut Pasal 24B UUD 1945 dan kepada lembaga mana laporan pemeriksaan BPK (Pasal 23E) diserahkan? | Komisi Yudisial (Pasal 24B) bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, Pasal 23E) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, lalu menyerahkan hasilnya kepada DPR, DPD, dan DPRD. | ||
| 6 | Menurut UU No. 24 Tahun 2009, bagaimana aturan tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (Garuda Pancasila) serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika? | Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' diambil dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular ('Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa' — berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran mendua). Lambang Garuda Pancasila dirancang Sultan Hamid II dengan jumlah bulu: 17 tiap sayap, 8 di ekor, 19 di pangkal ekor, dan 45 di leher (17-8-1945). | ||
| 7 | Dalam Bahasa Indonesia pada subtes TWK CPNS, bagaimana kaidah penulisan huruf kapital untuk nama jabatan, geografi, dan sapaan menurut EYD Edisi V? | 1. Nama jabatan dan pangkat memakai huruf kapital HANYA jika diikuti nama orang, instansi, atau tempat ('Presiden Soekarno', 'Gubernur Jawa Barat', tapi 'kemarin presiden melantik tiga gubernur'); 2. Nama geografi memakai kapital jika merujuk lokasi spesifik ('Selat Sunda', tapi 'jeruk bali' kecil); 3. Kata sapaan ('Bapak', 'Ibu') selalu kapital. | ||
| 8 | Apa prinsip Politik Luar Negeri Indonesia 'Bebas Aktif' yang dicetuskan Mohammad Hatta dalam pidato 'Mendayung di Antara Dua Karang' (2 September 1948)? | Prinsip 'Bebas' berarti Indonesia tidak memihak blok ideologi/militer mana pun dan menempuh jalan sendiri sesuai Pancasila. Prinsip 'Aktif' berarti Indonesia aktif memperjuangkan perdamaian dunia dan kemerdekaan bangsa-bangsa (Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, Gerakan Non-Blok 1961, serta pengiriman Kontingen Garuda PBB). | ||
| 9 | Apa latar belakang, tokoh pendiri, dan arti penting berdirinya Budi Utomo (20 Mei 1908), Sarekat Islam (1911/1912), dan Indische Partij (1912)? | Budi Utomo (20 Mei 1908, Hari Kebangkitan Nasional; digagas dr. Wahidin Sudirohusodo & diketuai dr. Sutomo di STOVIA) memelopori organisasi modern. Sarekat Dagang Islam (H. Samanhudi, 1911) menjadi Sarekat Islam (Tjokroaminoto, 1912) sebagai organisasi massa pertama. Indische Partij (1912, Tiga Serangkai) adalah parpol pertama penuntut kemerdekaan. | ||
| 10 | Apa saja bagian dari UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan apa syarat prosedur perubahan pasal UUD menurut Pasal 37? | Menurut Pasal 37 ayat (5), khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia TIDAK DAPAT dilakukan perubahan (begitu pula Pembukaan UUD 1945). Usul perubahan diajukan minimal 1/3 anggota MPR, sidang dihadiri minimal 2/3 anggota MPR, dan disetujui minimal 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. | ||
| 11 | Bandingkan usulan lima dasar negara yang disampaikan oleh Mohammad Yamin (29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei 1945), dan Soekarno (1 Juni 1945) pada sidang pertama BPUPKI! | M. Yamin (lisan): Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat. Soepomo (Konsep Negara Integralistik): Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir-batin, Musyawarah, Keadilan rakyat. Soekarno (1 Juni 1945): Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan. | ||
| 12 | Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, bagaimana penerapan asas Ius Soli, Ius Sanguinis, dan Kewarganegaraan Ganda Terbatas? | Indonesia menganut asas Ius Sanguinis (berdasarkan keturunan orang tua), Ius Soli terbatas (mencegah apatride), kewarganegaraan tunggal bagi dewasa, dan Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi anak perkawinan campuran hingga usia 18 tahun/kawin (wajib memilih salah satu paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun, yakni usia 21 tahun). | ||
| 13 | Menurut Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 hasil amandemen, berapa persen alokasi minimal anggaran pendidikan dari APBN/APBD dan apa kewajiban negara terhadap kebudayaan? | Menurut Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD. Menurut Pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat memelihara nilai budayanya serta menghormati bahasa daerah. | ||
| 14 | Bandingkan hak prerogatif Presiden dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 terkait pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi! | Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Presiden memberi Grasi (pengampunan pidana) dan Rehabilitasi (pemulihan nama baik) dengan memperhatikan pertimbangan MAHKAMAH AGUNG (MA). Berdasarkan Pasal 14 ayat (2), Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR). | ||
| 15 | Apa yang dimaksud dengan Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) dan bagaimana pengakuannya dalam UNCLOS 1982 (UU No. 17 Tahun 1985) sebagai Negara Kepulauan? | Deklarasi Djuanda (13 Des 1957 — Hari Nusantara) menggantikan TZMKO 1939 (laut 3 mil pemisah pulau), dengan menyatakan seluruh laut di antara dan penghubung pulau-pulau Indonesia adalah kedaulatan mutlak NKRI (laut teritorial 12 mil dari garis pangkal kepulauan), sehingga luas RI naik 2,5x lipat dan diakui dalam Bab IV UNCLOS 1982. | ||
| 16 | Menurut UU No. 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022) Pasal 7 ayat (1), bagaimanakah tata urutan (hierarki) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? | Urutan hierarki dari tertinggi ke terendah: 1. UUD NRI Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR (Tap MPR); 3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); 4. Peraturan Pemerintah (PP); 5. Peraturan Presiden (Perpres); 6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. | ||
| 17 | Apa perbedaan rumusan antara Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 terkait Bela Negara serta Pertahanan dan Keamanan Negara? | Pasal 27 ayat (3) mengatur: 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara' (Bela Negara). Pasal 30 ayat (1) mengatur: 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara' dengan sistem Sishankamrata (TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung). | ||
| 18 | Bagaimana karakteristik butir pengamalan Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dibandingkan Sila ke-4 (Kerakyatan) dalam studi kasus TWK CPNS? | Sila ke-3 menekankan rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta tanah air, bangga menggunakan produk dalam negeri, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi/golongan. Sila ke-4 menekankan musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak, dan menerima hasil keputusan bersama dengan iktikad baik. | ||
| 19 | Apa perbedaan antara dimensi Idealitas, Normatif, dan Realitas dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? | 1. Dimensi Idealitas: nilai dasar Pancasila mengandung cita-cita luhur yang memberikan harapan masa depan; 2. Dimensi Normatif: nilai Pancasila dijabarkan ke dalam norma hukum ketatanegaraan (UUD 1945); 3. Dimensi Realitas: nilai Pancasila berakar nyata dan hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. | ||
| 20 | Menurut Notonagoro, bagaimanakah konsep Kausa Materialis, Kausa Formalis, Kausa Efisien, dan Kausa Finalis dari Pancasila? | 1. Kausa Materialis (asal bahan): nilai adat, budaya, dan religiusitas bangsa Indonesia sendiri; 2. Kausa Formalis (asal bentuk): rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh Soekarno-BPUPKI; 3. Kausa Efisien (asal karya): sidang BPUPKI dan pengesahan PPKI (18 Agustus 1945); 4. Kausa Finalis (tujuan): sebagai dasar negara merdeka. | ||
| 21 | Dalam penalaran TWK CPNS, bagaimana cara membedakan pelanggaran terhadap Sila ke-1 (Ketuhanan) dan Sila ke-2 (Kemanusiaan) dalam kasus intoleransi? | Pelanggaran Sila ke-1 berkaitan langsung dengan ibadah, keyakinan agama, pemaksaan agama, atau perusakan rumah ibadah. Pelanggaran Sila ke-2 berkaitan dengan perendahan martabat manusia, perundungan (bullying), pelanggaran HAM, atau perlakuan semena-mena terhadap sesama manusia. | ||
| 22 | Siapakah 9 anggota Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945, dan perubahan apa yang disepakati pada 18 Agustus 1945? | Panitia Sembilan: Soekarno (Ketua), M. Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasyim, dan M. Yamin. Pada 18 Agustus 1945, demi persatuan nasional, tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. | ||
| 23 | Apa saja tiga keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? | 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden secara aklamasi atas usul Otto Iskandardinata; 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sementara. | ||
| 24 | Apa perbedaan inti antara butir pengamalan Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila ke-5 (Keadilan Sosial) dalam soal HOTS TWK CPNS? | Sila ke-2 menekankan persamaan derajat, tenggang rasa, empati kemanusiaan, dan berani membela kebenaran secara interpersonal. Sila ke-5 menekankan keseimbangan hak dan kewajiban publik, menghormati hak orang lain di ruang umum, kerja keras, hidup hemat (tidak boros/mewah), dan keadilan ekonomi-sosial. | ||
| 25 | Apa bunyi dan makna prinsip demokrasi ekonomi serta penguasaan sumber daya alam dalam Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4) UUD 1945? | Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Ayat (2): Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. | ||
| 26 | Bandingkan kewenangan konstitusional Mahkamah Agung (Pasal 24A) dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia! | Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan DI BAWAH undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi (MK, 9 hakim: 3 diajukan MA, 3 DPR, 3 Presiden) menguji UNDANG-UNDANG terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran parpol, dan perselisihan hasil pemilu. | ||
| 27 | Apa saja kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945? | DPD dapat mengajukan kepada DPR serta ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan/pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; DPD juga memberi pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. | ||
| 28 | Menurut UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, apa saja 5 nilai dasar Bela Negara? | Lima Nilai Dasar Bela Negara adalah: 1. Cinta tanah air; 2. Sadar berbangsa dan bernegara; 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan 5. Kemampuan awal Bela Negara (baik secara psikis/mental maupun fisik/kesamaptaan). | ||
| 29 | Bedakan konsep Nasionalisme, Patriotisme, Chauvinisme, dan Etnosentrisme dalam konteks ujian TWK CPNS! | Nasionalisme: kesetiaan dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri dengan tetap menghormati bangsa lain. Patriotisme: sikap kepahlawanan, pantang menyerah, dan rela berkorban demi tanah air. Chauvinisme: cinta tanah air secara ekstrem/fanatik hingga merendahkan bangsa lain. Etnosentrisme: menilai budaya suku lain dari standar suku sendiri. | ||
| 30 | Apa perbedaan antara asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (Medebewind) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia? | 1. Desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan oleh Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (wewenang & tanggung jawab beralih ke daerah, dibiayai APBD); 2. Dekonsentrasi: pelimpahan sebagian urusan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pusat/instansi vertikal (dibiayai APBN); 3. Tugas Pembantuan: penugasan dengan kewajiban melaporkan. | ||
| 31 | Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apa saja 6 Urusan Pemerintahan Absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat? | Enam Urusan Pemerintahan Absolut yang tidak diserahkan ke daerah (Pasal 10 UU 23/2014 — 'P3K-MA'): 1. Politik Luar Negeri; 2. Pertahanan; 3. Keamanan; 4. Yustisi (Peradilan); 5. Moneter dan Fiskal Nasional; 6. Agama. Di luar itu, urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. | ||
| 32 | Apa isi 'Manifesto Politik 1925' Perhimpunan Indonesia di Belanda serta hasil Kongres Pemuda I (1926) dan Kongres Pemuda II (28 Oktober 1928)? | Perhimpunan Indonesia (M. Hatta dkk.) mencetuskan Manifesto Politik 1925 (persatuan, solidaritas, non-kooperasi, swadaya). Kongres Pemuda I (1926) dipimpin M. Tabrani. Kongres Pemuda II (27–28 Okt 1928, Ketua Sugondo Djojopuspito, Sekretaris M. Yamin) melahirkan Sumpah Pemuda dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. |