Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP / Brevet) dan Pasar Modal (WPPE / WMI OJK-TICMI)

Penguasaan materi Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dan Brevet Pajak (KUP UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax DJP, PPh Orang Pribadi 5 lapisan, PPh Pasal 21 TER PP 58/2023, PPh Badan 22%, PPN & Faktur Pajak) serta ujian lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI OJK POJK 31/POJK.04/2018: valuasi obligasi & ekuitas, CAPM, rasio Sharpe/Treynor/Jensen, dan Reksa Dana).

Category
Seleksi & Sertifikasi Profesi Indonesia — PPPK (Teknis, Nakes & Guru), Rekrutmen Bersama BUMN (TKD & AKHLAK), UPA PERADI, USKP/WMI OJK & UKOM Keperawatan/Kebidanan
Level
advanced
Languages
id → id
Cards
32
Markdown
Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP / Brevet) dan Pasar Modal (WPPE / WMI OJK-TICMI) (.md)

Flashcards (32)

#Front (Term / Question)Back (Definition / Answer)ExampleMultiple-Choice Options
1Berapa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan bunga atau diskonto obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Reksa Dana?Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021, tarif PPh Final atas bunga obligasi bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 10 persen.Penurunan tarif PPh Final bunga obligasi dari semula 15 persen menjadi 10 persen bertujuan memperdalam pasar obligasi domestik dan menyelaraskan beban pajak investor obligasi.
  • Tarif PPh Final 10% atas bunga dan diskonto obligasi sesuai PP Nomor 91 Tahun 2021
  • 10 persen bersifat final berdasarkan PP Nomor 91 Tahun 2021
  • Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021, tarif PPh Final atas bunga obligasi bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 10 persen.
2Sebutkan lima lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif progresif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP!Sampai Rp60 juta (5%), >Rp60 juta–Rp250 juta (15%), >Rp250 juta–Rp500 juta (25%), >Rp500 juta–Rp5 miliar (30%), dan di atas Rp5 miliar (35%).Undang-Undang HPP memperlebar lapisan pertama tarif 5 persen dari semula Rp50 juta menjadi Rp60 juta untuk meringankan beban masyarakat menengah serta menambah lapisan kelima bertarif 35 persen bagi penghasilan di atas Rp5 miliar.
  • 5% (0-60 juta), 15% (>60-250 juta), 25% (>250-500 juta), 30% (>500 juta-5 miliar), dan 35% (>5 miliar)
  • Lima lapisan tarif progresif PPh Orang Pribadi Pasal 17 UU HPP (5%, 15%, 25%, 30%, 35%)
  • Sampai Rp60 juta (5%), >Rp60 juta–Rp250 juta (15%), >Rp250 juta–Rp500 juta (25%), >Rp500 juta–Rp5 miliar (30%), dan di atas Rp5 miliar (35%).
3Bagaimana rumus Model Penetapan Harga Aset Modal (CAPM) dan berapakah imbal hasil yang diharapkan suatu saham jika suku bunga bebas risiko (Rf) 6%, imbal hasil pasar (Rm) 14%, dan Beta 1,25?Rumus E(Ri) = Rf + Beta × (Rm - Rf); sehingga imbal hasil yang diharapkan adalah 6% + 1,25 × (14% - 6%) = 16%.Selisih antara imbal hasil pasar dan suku bunga bebas risiko (Rm - Rf = 8%) disebut sebagai Premi Risiko Pasar, sedangkan koefisien Beta mengukur risiko sistematis saham terhadap pergerakan indeks pasar.
  • Rumus E(Ri) = Rf + Beta × (Rm - Rf); sehingga imbal hasil yang diharapkan adalah 6% + 1,25 × (14% - 6%) = 16%.
  • 16% menggunakan rumus CAPM: 6% + 1,25 × (14% - 6%) = 16%
  • Rumus CAPM menghasilkan tingkat pengembalian disyaratkan sebesar 16 persen
4Undang-undang nomor berapa yang mereformasi sistem perpajakan Indonesia melalui pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP, perubahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi, dan kenaikan tarif PPN?Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperbarui ketentuan KUP, PPh, PPN, dan cukai.Selain mengubah ketentuan KUP, PPh, dan PPN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela serta pengenaan Pajak Karbon di Indonesia.
  • UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperbarui ketentuan KUP, PPh, PPN, dan cukai.
  • Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7 Tahun 2021)
5Dalam evaluasi kinerja portofolio Reksa Dana pada ujian WMI, apa perbedaan pembagi risiko antara Rasio Sharpe dan Rasio Treynor serta apa makna Alfa Jensen?Rasio Sharpe membagi kelebihan imbal hasil dengan Simpangan Baku, Rasio Treynor membaginya dengan Beta, dan Alfa Jensen mengukur selisih imbal hasil di atas CAPM.Rasio Sharpe paling tepat digunakan untuk mengevaluasi portofolio yang belum terdiversifikasi sempurna karena memperhitungkan risiko total, sedangkan Rasio Treynor digunakan untuk portofolio yang sudah terdiversifikasi luas.
  • Rasio Sharpe membagi kelebihan imbal hasil dengan Simpangan Baku, Rasio Treynor membaginya dengan Beta, dan Alfa Jensen mengukur selisih imbal hasil di atas CAPM.
  • Sharpe menggunakan standar deviasi (risiko total); Treynor menggunakan Beta (risiko sistematis); Alfa Jensen mengukur imbal hasil abnormal di atas CAPM
  • Perbedaan rumus evaluasi kinerja portofolio Sharpe, Treynor, dan Alfa Jensen
6Bagaimana rumus menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa oleh Bank Kustodian?NAB per Unit Penyertaan = (Total Nilai Pasar Wajar Aset Reksa Dana dikurangi Total Kewajiban dan Biaya Akrual) dibagi Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar.Jika total nilai pasar aset Reksa Dana adalah Rp105 miliar, total kewajiban beban akrual Rp5 miliar, dan jumlah unit penyertaan beredar adalah 80 juta unit, maka NAB per Unit Penyertaan adalah Rp1.250.
  • (Total Nilai Wajar Aset Reksa Dana - Total Kewajiban Biaya) / Jumlah Unit Penyertaan Beredar
  • NAB per Unit Penyertaan = (Total Nilai Pasar Wajar Aset Reksa Dana dikurangi Total Kewajiban dan Biaya Akrual) dibagi Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar.
  • Rumus perhitungan NAB per Unit Penyertaan Reksa Dana harian oleh Bank Kustodian
7Apa dasar hukum perizinan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) serta Wakil Manajer Investasi (WMI) dan apa perbedaan wewenang kedua lisensi pasar modal tersebut?Diatur oleh OJK (POJK Nomor 31/POJK.04/2018); WPPE mewakili perusahaan efek dalam perantaraan perdagangan efek, sedangkan WMI mewakili Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio efek kolektif.Pemegang izin Wakil Manajer Investasi wajib memenuhi kewajiban program Pendidikan Berkelanjutan secara berkala agar izin perorangan dari Otoritas Jasa Keuangan tetap aktif dan sah.
  • Diatur oleh OJK (POJK Nomor 31/POJK.04/2018); WPPE mewakili perusahaan efek dalam perantaraan perdagangan efek, sedangkan WMI mewakili Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio efek kolektif.
  • WPPE mewakili perantara perdagangan efek; WMI mewakili Manajer Investasi pengelola portofolio dan Reksa Dana (POJK 31/POJK.04/2018)
  • Perbedaan wewenang lisensi WPPE dan WMI di bawah pengawasan OJK Pasar Modal
8Menurut peraturan OJK mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana, berapa batas maksimum penempatan investasi Reksa Dana pada satu pihak (emiten tunggal) dan berapa batas waktu maksimal pembayaran pencairan unit kepada investor?Dilarang menempatkan lebih dari 10% NAB Reksa Dana pada satu pihak (kecuali SBN), dan pembayaran pencairan unit wajib dilakukan paling lambat T+7 hari bursa.Pembatasan maksimal 10 persen pada satu emiten bertujuan menjaga diversifikasi risiko Reksa Dana, sementara batas waktu pelunasan paling lambat 7 hari bursa melindungi hak likuiditas pemegang unit penyertaan.
  • Maksimal 10% NAB pada satu emiten tunggal (kecuali SBN) dan pembayaran pencairan unit maksimal T+7 hari bursa
  • Batas konsentrasi investasi 10% per pihak dan batas penyelesaian pencairan T+7 hari bursa
  • Dilarang menempatkan lebih dari 10% NAB Reksa Dana pada satu pihak (kecuali SBN), dan pembayaran pencairan unit wajib dilakukan paling lambat T+7 hari bursa.
9Berapa lama jangka waktu daluwarsa penetapan pajak (penerbitan Surat Ketetapan Pajak) menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP?Jangka waktu daluwarsa penetapan pajak adalah 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.Untuk Tahun Pajak 2025, Direktur Jenderal Pajak hanya dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lambat tanggal 31 Desember 2030, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
  • Jangka waktu daluwarsa penetapan pajak adalah 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
  • 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak
  • Daluwarsa penetapan pajak adalah 5 tahun sesuai Pasal 13 UU KUP
10Bagaimana cara menentukan tarif sanksi administrasi berupa bunga per bulan atas kurang bayar pajak menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP?Dihitung menggunakan suku bunga acuan Menteri Keuangan ditambah faktor pengali tambahan sesuai tingkat pelanggaran lalu dibagi 12 bulan, untuk paling lama 24 bulan.Berbeda dari aturan lama yang mematok bunga tetap 2 persen per bulan, Undang-Undang HPP menerapkan tarif bunga mengambang yang ditetapkan setiap bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan.
  • Suku bunga acuan per tahun ditambah faktor tambahan dibagi 12 bulan (maksimal 24 bulan)
  • Dihitung menggunakan suku bunga acuan Menteri Keuangan ditambah faktor pengali tambahan sesuai tingkat pelanggaran lalu dibagi 12 bulan, untuk paling lama 24 bulan.
  • Mekanisme tarif bunga sanksi administrasi pajak bulanan berbasis suku bunga acuan
11Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)?Masa Januari–November dihitung dari penghasilan bruto sebulan dikali tarif TER Bulanan (Kategori A/B/C), sedangkan masa Desember dihitung ulang dengan tarif Pasal 17 setahun.Pengelompokan TER Bulanan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP: Kategori A (TK/0, TK/1, K/0), Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2), dan Kategori C (K/3).
  • Masa Januari–November dihitung dari penghasilan bruto sebulan dikali tarif TER Bulanan (Kategori A/B/C), sedangkan masa Desember dihitung ulang dengan tarif Pasal 17 setahun.
  • Masa Januari-November memakai penghasilan bruto × tarif TER (Kategori A/B/C); masa Desember memakai rekonsiliasi tarif Pasal 17 setahun
  • Skema perhitungan PPh Pasal 21 TER Bulanan PP Nomor 58 Tahun 2023
12Dalam analisis rasio keuangan emiten saham pada ujian WMI dan WPPE, bagaimana rumus dan hubungan antara Imbal Hasil atas Ekuitas (ROE), Rasio Harga terhadap Laba (PER), dan Rasio Harga terhadap Nilai Buku (PBV)?ROE adalah Laba Bersih dibagi Ekuitas, PER adalah Harga dibagi EPS, dan PBV adalah Harga dibagi BVPS, dengan hubungan matematis PBV = PER × ROE.Apabila suatu emiten perbankan memiliki rasio ROE sebesar 20 persen dan diperdagangkan pada rasio PER sebesar 10 kali, maka rasio Harga terhadap Nilai Buku (PBV) saham tersebut adalah 10 × 0,20 = 2,0 kali.
  • ROE adalah Laba Bersih dibagi Ekuitas, PER adalah Harga dibagi EPS, dan PBV adalah Harga dibagi BVPS, dengan hubungan matematis PBV = PER × ROE.
  • ROE = Laba Bersih/Ekuitas, PER = Harga/EPS, PBV = Harga/BVPS, dan berlaku persamaan PBV = PER × ROE
  • Rumus valuasi relatif PER, PBV, ROE beserta identitas hubungan ketiganya
13Dalam pemotongan dan pemungutan pajak (Potput), apa objek serta tarif utama PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final?PPh 22 impor (2,5% API / 7,5% non-API) dan bendahara (1,5%); PPh 23 bunga/royalti (15%) dan jasa/sewa (2%); PPh 4(2) Final sewa gedung (10%).Sejak berlakunya Undang-Undang HPP, dividen dalam negeri bagi Wajib Pajak Badan bebas PPh tanpa syarat, sedangkan bagi WP Orang Pribadi bebas pajak bila diinvestasikan di Indonesia minimal 3 tahun.
  • PPh 22 (impor 2,5%/7,5%, bendahara 1,5%), PPh 23 (bunga/royalti 15%, jasa/sewa alat 2%), PPh 4(2) Final (sewa gedung 10%)
  • PPh 22 impor (2,5% API / 7,5% non-API) dan bendahara (1,5%); PPh 23 bunga/royalti (15%) dan jasa/sewa (2%); PPh 4(2) Final sewa gedung (10%).
  • Ringkasan tarif pemotongan PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2)
14Berdasarkan Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bagaimana komposisi portofolio minimum untuk Reksa Dana Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, dan Campuran?Pasar Uang: 100% instrumen pasar uang/utang <1 tahun; Pendapatan Tetap: >=80% efek utang; Saham: >=80% saham; Campuran: masing-masing kelas aset maksimal 79%.Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana ditandatangani secara bersama-sama oleh Manajer Investasi yang mengelola portofolio investasi dan Bank Kustodian yang menyimpan kekayaan secara terpisah serta melakukan administrasi.
  • Pasar Uang (100% pasar uang/utang <1 tahun), Pendapatan Tetap (>=80% efek utang), Saham (>=80% saham), Campuran (maksimal 79% per kelas aset)
  • Pasar Uang: 100% instrumen pasar uang/utang <1 tahun; Pendapatan Tetap: >=80% efek utang; Saham: >=80% saham; Campuran: masing-masing kelas aset maksimal 79%.
  • Empat jenis Reksa Dana konvensional dan batas komposisi portofolio minimum menurut POJK
15Apa perbedaan ketentuan pemotongan PPh Pasal 26 bagi Wajib Pajak Luar Negeri dan mekanisme Kredit Pajak Luar Negeri PPh Pasal 24?PPh Pasal 26 memotong penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri sebesar 20% (atau tarif P3B), sedangkan PPh Pasal 24 mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri.Batas maksimum kredit pajak luar negeri PPh Pasal 24 dihitung menggunakan metode pengkreditan terbatas per negara, yakni dipilih nilai terendah antara pajak aktual luar negeri dan proporsi PPh terutang atas penghasilan luar negeri tersebut.
  • PPh Pasal 26 memotong penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri sebesar 20% (atau tarif P3B), sedangkan PPh Pasal 24 mengkreditkan pajak yang dibayar di luar negeri.
  • PPh Pasal 26 memotong penghasilan subjek pajak luar negeri (tarif 20% atau P3B); PPh Pasal 24 mengatur batas kredit pajak luar negeri
  • Perbedaan pemotongan pajak luar negeri Pasal 26 dan pengkreditan pajak luar negeri Pasal 24
16Berapa batasan peredaran bruto tahunan yang mewajibkan pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bagaimana ketentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia?Wajib dikukuhkan sebagai PKP bila omzet melebihi Rp4,8 miliar setahun; tarif PPN menurut UU HPP adalah 11% dan 12% (DPP Nilai Lain 11/12 untuk non-mewah).Berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024, penyerahan barang dan jasa non-mewah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual sehingga beban PPN efektif masyarakat tetap 11 persen.
  • Ambang batas PKP Rp4,8 miliar/tahun; tarif PPN UU HPP 11% dan 12% (dengan mekanisme DPP Nilai Lain 11/12 untuk non-mewah)
  • Wajib dikukuhkan sebagai PKP bila omzet melebihi Rp4,8 miliar setahun; tarif PPN menurut UU HPP adalah 11% dan 12% (DPP Nilai Lain 11/12 untuk non-mewah).
  • Batasan pengusaha kecil Rp4,8 miliar dan tarif PPN menurut Pasal 7 UU HPP
17Kapan saat pembuatan Faktur Pajak menurut Pasal 13 ayat (1a) UU PPN dan apa arti kode dua digit pertama nomor seri Faktur Pajak 01, 02, 04, 07, dan 08?Dibuat saat penyerahan atau pembayaran (mana lebih dulu); kode 01 umum, 02 bendahara, 04 DPP Nilai Lain, 07 tidak dipungut, dan 08 dibebaskan.Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (kode 07) tetap dapat dikreditkan, sedangkan untuk penyerahan yang dibebaskan dari PPN (kode 08) Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
  • Saat penyerahan atau saat pembayaran mana yang lebih dulu; kode 01 (umum), 02 (bendahara), 04 (DPP nilai lain), 07 (tidak dipungut), 08 (dibebaskan)
  • Dibuat saat penyerahan atau pembayaran (mana lebih dulu); kode 01 umum, 02 bendahara, 04 DPP Nilai Lain, 07 tidak dipungut, dan 08 dibebaskan.
  • Ketentuan saat penerbitan Faktur Pajak dan klasifikasi kode transaksi Faktur Pajak
18Apa perbedaan konsep antara Durasi Macaulay dan Durasi Termodifikasi serta bagaimana rumus menghitung estimasi persentase perubahan harga obligasi jika suku bunga berubah?Durasi Macaulay adalah rata-rata tertimbang waktu arus kas obligasi, sedangkan Durasi Termodifikasi mengukur persentase perubahan harga obligasi terhadap perubahan suku bunga sebesar 1%.Jika sebuah obligasi negara memiliki Durasi Termodifikasi sebesar 5,2 tahun dan imbal hasil pasar naik sebesar 0,50 persen (50 basis poin), maka harga obligasi diperkirakan turun sebesar 5,2 dikali 0,50% sama dengan 2,60 persen.
  • Durasi Termodifikasi = Durasi Macaulay / (1 + YTM); estimasi perubahan harga (%) = -Durasi Termodifikasi × perubahan YTM
  • Pengukuran sensitivitas risiko suku bunga obligasi menggunakan Durasi Macaulay dan Durasi Termodifikasi
  • Durasi Macaulay adalah rata-rata tertimbang waktu arus kas obligasi, sedangkan Durasi Termodifikasi mengukur persentase perubahan harga obligasi terhadap perubahan suku bunga sebesar 1%.
19Dalam Kode Etik dan Peraturan Pasar Modal (UU Nomor 8 Tahun 1995 jo. UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023), apa perbedaan antara Perdagangan Orang Dalam, Pendahuluan Transaksi, dan Penciptaan Pasar Semu?Perdagangan Orang Dalam memakai informasi non-publik; Pendahuluan Transaksi mendahulukan transaksi pribadi di depan amanat nasabah; Pasar Semu melakukan transaksi semu untuk memanipulasi harga.Seorang Wakil Manajer Investasi yang membeli saham untuk rekening pribadinya beberapa menit sebelum memasukkan amanat beli bernilai ratusan miliar rupiah milik Reksa Dana yang dikelolanya telah melakukan pelanggaran berat Pendahuluan Transaksi.
  • Perdagangan Orang Dalam (informasi non-publik), Pendahuluan Transaksi (mendahului amanat nasabah), dan Pasar Semu (transaksi manipulasi harga)
  • Perdagangan Orang Dalam memakai informasi non-publik; Pendahuluan Transaksi mendahulukan transaksi pribadi di depan amanat nasabah; Pasar Semu melakukan transaksi semu untuk memanipulasi harga.
  • Tiga jenis tindak pidana dan pelanggaran etika manipulasi pasar modal menurut UU Pasar Modal
20Dalam Teori Portofolio Modern Harry Markowitz pada ujian WMI, kapan manfaat diversifikasi pengurangan risiko portofolio dua aset mencapai hasil paling optimal?Manfaat diversifikasi penurunan simpangan baku portofolio semakin besar ketika koefisien korelasi imbal hasil antara kedua aset semakin rendah atau mendekati negatif satu (-1).Apabila dua saham memiliki korelasi positif sempurna (+1), maka penggabungan keduanya ke dalam satu portofolio tidak memberikan manfaat pengurangan risiko di bawah rata-rata tertimbang risikonya.
  • Saat koefisien korelasi antar-aset bernilai rendah atau negatif (semakin mendekati -1 semakin efektif menekan risiko)
  • Manfaat diversifikasi penurunan simpangan baku portofolio semakin besar ketika koefisien korelasi imbal hasil antara kedua aset semakin rendah atau mendekati negatif satu (-1).
  • Prinsip diversifikasi Markowitz berdasarkan kovarians dan koefisien korelasi antar-aset
21Menurut Pasal 11 Undang-Undang PPh, metode penyusutan apa yang diizinkan secara fiskal untuk harta berwujud kelompok bangunan dan harta berwujud bukan bangunan?Harta bangunan wajib disusutkan garis lurus (permanen 20 tahun, tidak permanen 10 tahun), sedangkan bukan bangunan (Kelompok 1–4) boleh garis lurus atau saldo menurun.Pada penggunaan metode saldo menurun untuk harta berwujud bukan bangunan, nilai sisa buku fiskal pada akhir masa manfaat wajib disusutkan sekaligus.
  • Bangunan wajib garis lurus (20 atau 10 tahun); bukan bangunan boleh memilih garis lurus atau saldo menurun
  • Ketentuan metode dan masa manfaat penyusutan fiskal Pasal 11 UU PPh
  • Harta bangunan wajib disusutkan garis lurus (permanen 20 tahun, tidak permanen 10 tahun), sedangkan bukan bangunan (Kelompok 1–4) boleh garis lurus atau saldo menurun.
22Berapa tarif umum PPh Badan dalam negeri, berapa diskon tarif fasilitas Pasal 31E bagi perusahaan berperedaran bruto sampai Rp50 miliar, dan bagaimana aturan PPh Final UMKM 0,5% menurut UU HPP?Tarif PPh Badan 22% (20% PT Terbuka); fasilitas Pasal 31E diskon 50% atas bagian omzet Rp4,8 miliar; UMKM OP bebas pajak omzet Rp500 juta.Jika seorang pedagang orang pribadi pengguna tarif PPh Final UMKM 0,5% memiliki total omzet Rp800 juta dalam setahun, maka Rp500 juta pertama tidak dikenai pajak dan PPh 0,5% hanya dihitung dari selisih Rp300 juta.
  • Tarif PPh Badan 22%, pengurangan tarif 50% Pasal 31E (bagian omzet s.d. Rp4,8 miliar), dan batas bebas pajak omzet Rp500 juta WP OP UMKM
  • Tarif PPh Badan 22% (20% PT Terbuka); fasilitas Pasal 31E diskon 50% atas bagian omzet Rp4,8 miliar; UMKM OP bebas pajak omzet Rp500 juta.
  • PPh Badan 22%, fasilitas Pasal 31E, dan PPh Final 0,5% PP Nomor 55 Tahun 2022
23Apa perbedaan antara Alokasi Aset Strategis dan Alokasi Aset Taktis dalam proses pengelolaan portofolio investasi oleh Wakil Manajer Investasi?Alokasi Aset Strategis menetapkan bobot kelas aset jangka panjang sesuai profil risiko investor, sedangkan Alokasi Aset Taktis melakukan penyesuaian jangka pendek memanfaatkan peluang pasar.Ketika Manajer Investasi meningkatkan porsi saham sementara waktu dari target jangka panjang 60 persen menjadi 70 persen karena valuasi pasar sedang sangat murah, tindakan tersebut merupakan Alokasi Aset Taktis.
  • Alokasi Aset Strategis menetapkan bobot kelas aset jangka panjang sesuai profil risiko investor, sedangkan Alokasi Aset Taktis melakukan penyesuaian jangka pendek memanfaatkan peluang pasar.
  • Strategis adalah bobot acuan jangka panjang sesuai tujuan nasabah; Taktis adalah deviasi aktif jangka pendek mengikuti kondisi pasar
  • Perbedaan horison waktu dan tujuan antara alokasi aset strategis dan taktis
24Bagaimana rumus Model Diskonto Dividen Pertumbuhan Konstan (Model Pertumbuhan Gordon) dan berapakah harga wajar saham jika dividen tahun depan (D1) Rp200, imbal hasil disyaratkan (k) 12%, dan pertumbuhan (g) 7%?Rumus nilai wajar saham P0 = D1 dibagi (k dikurangi g); sehingga harga wajarnya Rp200 dibagi (0,12 - 0,07) = Rp4.000 per lembar saham.Perhatikan jebakan soal ujian WMI: jika yang diketahui di dalam soal adalah dividen tahun berjalan yang baru saja dibagikan (D0), maka peserta wajib mengalikan D0 dengan (1 + g) terlebih dahulu untuk memperoleh nilai D1.
  • Rp4.000 per saham dengan rumus P0 = D1 / (k - g) = 200 / (12% - 7%)
  • Rumus Gordon P0 = D1/(k-g) menghasilkan nilai intrinsik Rp4.000
  • Rumus nilai wajar saham P0 = D1 dibagi (k dikurangi g); sehingga harga wajarnya Rp200 dibagi (0,12 - 0,07) = Rp4.000 per lembar saham.
25Dalam rekonsiliasi fiskal PPh Badan, apa perbedaan antara Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif beserta contoh masing-masing?Koreksi Fiskal Positif menambah Penghasilan Kena Pajak (contohnya sumbangan atau sanksi pajak), sedangkan Koreksi Fiskal Negatif mengurangi Penghasilan Kena Pajak (contohnya penghasilan ber-PPh Final).Pendapatan bunga deposito bank dan pendapatan sewa gedung yang tercatat dalam laporan laba rugi komersial wajib dilakukan koreksi fiskal negatif karena penghasilan tersebut sudah dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2).
  • Koreksi positif menambah PKP (biaya tidak boleh dikurangkan Pasal 9); koreksi negatif mengurangi PKP (penghasilan final/bukan objek pajak)
  • Penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal melalui koreksi positif dan negatif
  • Koreksi Fiskal Positif menambah Penghasilan Kena Pajak (contohnya sumbangan atau sanksi pajak), sedangkan Koreksi Fiskal Negatif mengurangi Penghasilan Kena Pajak (contohnya penghasilan ber-PPh Final).
26Berapa besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri, tambahan status kawin, dan tambahan setiap tanggungan maksimal 3 orang?Wajib Pajak sendiri sebesar Rp54.000.000 setahun, tambahan untuk status kawin Rp4.500.000, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga tanggungan penuh Rp4.500.000 (maksimal 3 tanggungan).Dengan demikian, seorang karyawan berstatus kawin dengan dua orang anak (status K/2) memiliki total Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun sebesar Rp54.000.000 ditambah (3 × Rp4.500.000) sama dengan Rp67.500.000.
  • Wajib Pajak sendiri sebesar Rp54.000.000 setahun, tambahan untuk status kawin Rp4.500.000, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga tanggungan penuh Rp4.500.000 (maksimal 3 tanggungan).
  • TK/0 sebesar Rp54.000.000/tahun ditambah Rp4.500.000 untuk status kawin dan Rp4.500.000 per tanggungan (maksimal 3 orang)
  • Rp54 juta untuk diri WP + Rp4,5 juta status kawin + Rp4,5 juta per tanggungan (maksimal K/3 = Rp72 juta)
27Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berapa tarif tunggal Bea Meterai saat ini dan berapa batas nilai nominal dokumen uang yang wajib dikenai Bea Meterai?Tarif tunggal Bea Meterai sebesar Rp10.000, dan dikenakan atas dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000.Selain dokumen penerimaan uang di atas Rp5.000.000, Bea Meterai Rp10.000 juga dikenakan atas surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, dan dokumen transaksi surat berharga.
  • Tarif tunggal Rp10.000 untuk dokumen bernilai uang di atas Rp5.000.000 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2020
  • Bea Meterai Rp10.000 dan batas nilai dokumen uang lebih dari Rp5 juta
  • Tarif tunggal Bea Meterai sebesar Rp10.000, dan dikenakan atas dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000.
28Apa pembaruan utama dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia dan bagaimana mekanisme Akun Wajib Pajak Terpadu?Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (16 digit) sebagai NPWP serta penyatuan faktur pajak, bukti potong, pembayaran deposit pajak, dan SPT dalam satu portal.Melalui penerapan sistem Coretax DJP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, buku besar akun wajib pajak mencatat seluruh hak dan kewajiban perpajakan secara waktu nyata.
  • Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (16 digit) sebagai NPWP serta penyatuan faktur pajak, bukti potong, pembayaran deposit pajak, dan SPT dalam satu portal.
  • Integrasi NIK 16 digit sebagai NPWP dan penyatuan e-Faktur, e-Bupot, pembayaran, serta SPT dalam portal Coretax DJP
  • Transformasi digital administrasi perpajakan Coretax DJP dan penggunaan NIK sebagai NPWP
29Menurut ketentuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), kapan batas waktu paling lambat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan?Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (31 Maret) dan 4 bulan bagi Wajib Pajak Badan (30 April).Apabila terlambat menyampaikan SPT Tahunan melampaui batas waktu tersebut, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan.
  • Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (31 Maret) dan 4 bulan bagi Wajib Pajak Badan (30 April).
  • WP Orang Pribadi maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret); WP Badan maksimal 4 bulan (30 April)
  • 3 bulan untuk SPT Tahunan OP dan 4 bulan untuk SPT Tahunan Badan
30Bagaimana pembagian kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak)?Pemerintah Kabupaten/Kota memungut PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sedangkan Pemerintah Pusat (DJP) memungut PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB-P5L).Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kini tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
  • Pemerintah Kabupaten/Kota memungut PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sedangkan Pemerintah Pusat (DJP) memungut PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB-P5L).
  • Pemda mengelola PBB-P2 (Perdesaan dan Perkotaan); DJP Pusat mengelola PBB-P5L (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya)
  • Pembagian kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh daerah dan PBB-P5L oleh pusat
31Bagaimana alur tahapan dan batas waktu pengajuan upaya hukum sengketa pajak mulai dari Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, Banding ke Pengadilan Pajak, hingga Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung?Keberatan ke DJP maksimal 3 bulan sejak SKP dikirim (diputus <=12 bulan); Banding ke Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali ke MA masing-masing 3 bulan.Menurut Undang-Undang HPP, sanksi administrasi denda apabila pengajuan Keberatan ditolak adalah 30 persen, sedangkan apabila permohonan Banding di Pengadilan Pajak ditolak sanksi dendanya sebesar 60 persen dari pajak yang belum dibayar.
  • Keberatan ke DJP (3 bulan, diputus <=12 bulan), Banding ke Pengadilan Pajak (3 bulan), dan PK ke MA (3 bulan)
  • Keberatan ke DJP maksimal 3 bulan sejak SKP dikirim (diputus <=12 bulan); Banding ke Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali ke MA masing-masing 3 bulan.
  • Tenggang waktu 3 bulan untuk masing-masing tahap Keberatan, Banding Pajak, dan Peninjauan Kembali
32Dalam ujian WMI OJK pada modul Pendapatan Tetap, bagaimana hubungan antara suku bunga pasar (imbal hasil hingga jatuh tempo / YTM), tingkat kupon, dan harga wajar obligasi?Harga obligasi berbanding terbalik dengan YTM: kupon melebihi YTM menghasilkan harga Premium (>100%), kupon setara YTM harga Par (100%), dan kupon di bawahnya Diskon.Ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sehingga imbal hasil pasar turun di bawah tingkat kupon obligasi yang dipegang Reksa Dana Pendapatan Tetap, maka nilai pasar obligasi tersebut akan naik.
  • Kupon > YTM menghasilkan harga Premium; Kupon = YTM menghasilkan harga Par; Kupon < YTM menghasilkan harga Diskon
  • Harga obligasi berbanding terbalik dengan YTM: kupon melebihi YTM menghasilkan harga Premium (>100%), kupon setara YTM harga Par (100%), dan kupon di bawahnya Diskon.
  • Hubungan terbalik antara imbal hasil pasar (YTM) dan harga wajar instrumen obligasi